
Koran SINDO
Surplus neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan semakin menipis. Terkikis oleh deficit dari bulan ke bulanyang semakin sulit ditahan. Arus nilai impor terus menggulung nilai ekspor yang mulai kerepotan menembus sejumlah pasar di kawasan Eropa akibat krisis global yang terus mengombang-ambingsejumlah negara di kawasan tersebut.
Sementara kebutuhan sejumlah barang di dalam negeri terus melonjak seiring kinerja perekonomian nasional yang terus menunjukkan taji. Sayangnya, situasi tersebut tidak bisa diimbangi oleh pasar domestik.
Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengawali pekan ini menunjukkan defisit neraca perdagangan tercatat sebesar USD176,5 juta sebagai selisih antara nilai impor yang mencapai sebesar USD16,33 miliar dan nilai ekspor yang makin mengecil menjadi sekitar USD16,15 miliar pada Juli lalu.
BPS mengungkapkan, ekspor nonmigas tercatat sebesar USD13,17 miliar dan migas sebesar USD2,98 miliar. Adapun total nilai ekspor mencapai USD113,11 miliar selama tujuh bulan pada tahun ini.
Perolehan angka ekspor tersebut mengalami penurunan sekitar 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan negara tujuan ekspor, China masih menjadi sasaran empuk senilai USD12,02 miliar, disusul Jepang dan Amerika Serikat yang masing-masing berkontribusi sekitar USD10,24 miliar dan USD8,74 miliar.
Selebihnya kue ekspor dibagi ke negara ASEAN sebesar USD18,04 miliar dan Uni Eropa senilai USD10,67 miliar. Sebaliknya, nilai impor terus bergairah di tengah kelesuan nilai ekspor.
Tengok saja, berdasarkan catatan BPS, total nilai impor terbukukan sebesar USD112,78 miliar sepanjang Januari hingga Juli pada tahun ini.Hal itu berarti nilai impor terdongkrak sekitar 13,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka impor yang membengkak tersebut selain didominasi mesin, peralatan mekanik, dan listrik, juga dikontribusi oleh bahan pangan. China menduduki tangga pertama senilai USD17,37 miliar, diikuti oleh Jepang sebesar USD13,94 miliar dan Thailand senilai USD8,86 miliar.
Kalau digabung, ketiga negara tersebut mengusai 43,08 persen pangsa pasar impor Indonesia. Sebenarnya yang lebih mengerikan dari sekadar surplus neraca perdagangan yang terus menipis adalah dampak langsung dari impor komoditas pangan.
Saat ini kabarnya negeri ini memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar 65 persen berasal dari luar negeri alias impor. Angka tersebut tentu sangat ironis dengan kondisi sumber daya alam yang tersedia, tetapi tidak bisa dimaksimalkan.
Pemerintah harus belajar dari kisruh impor kedelai yang memancing gonjang-ganjing masyarakat. Kisruh impor kedelai yang menyebabkan para produsen tahu dan tempe mengamuk adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga.
Tidak tertutup kemungkinan itu akan terulang terhadap produsen makanan lain yang menggantungkan hidupnya dari bahan baku impor. Karena itu, pemerintah harus menata kembali sedetil-detilnya seputar kebijakan pangan nasional bila tidak ingin repot di kemudian hari berkaitan dengan ketahanan pangan untuk negeri berpenduduk 240 juta ini.
Pemerintah memang sudah mengambil tindakan nyata untuk mengamankan sektor pangan dengan memberdayakan kembali Perum Bulog sebagai stabilisator harga untuk lima komoditas bahan pokok, terdiri atas beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.
Kita berharap Bulog betul-betul diposisikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada ketahanan pangan, khususnya pada lima komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Bulog bukan sekadar lembaga bisnis apalagi menjadi bancakan para penguasa seperti yang terjadi sebelum Bulog dikebiri pada awal Era Reformasi atas rekomendasi IMF.
(lns)