Parpol abaikan kehendak rakyat

Koran SINDO

Selasa,  10 Juli 2012  −  07:59 WIB

Sindonews.com – Elektabilitas sejumlah tokoh yang berpotensi maju sebagai calon presiden (capres) masih rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena parpol sebagai pengusung capres tidak merespons kehendak rakyat.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, rendahnya hasil survei sejumlah lembaga terhadap elektabilitas tokoh menunjukkan bahwa apa yang diinginkan rakyat tidak tersampaikan. "Dalam berbagai forum, di mana saya berinteraksi secara intensif dengan berbagai kalangan masyarakat, mereka memang masih galau tentang nama-nama capres yang sudah muncul belakangan ini. Belum ada yang dianggap bisa menjadi pembaharu,” tandas Hajriyanto di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 9 Juli 2012.

Menurut dia, rakyat tampaknya masih menunggu kemunculan calon-calon alternatif dari sederet capres lama yang sekarang muncul. Mereka terus mempertanyakan kenapa belum ada nama-nama baru yang muncul yang diharapkan dapat menyegarkan suasana perpolitikan negara sekarang ini. "Rakyat masih menunggu calon-calon alternatif yang diyakini akan memberikan injeksi darah segar dalam kehidupan demokrasi yang cenderung jumud dan stagnan sekarang ini,” tandasnya.

Sayangnya, ujarnya, calon-calon baru yang memiliki potensi menyegarkan harapan belum memiliki popularitas tinggi dibanding nama-nama stok lama seperti sekarang ini. Sementara partai-partai politik yang jumlahnya cukup banyak itu juga tidak ada tanda-tanda mau membuka diri untuk memunculkan calon-calon alternatif.

"Tidak ada kesadaran kaderisasi dan regenerasi yang cukup pada elite kepemimpinan parpol sekarang ini,” ungkapnya.

Karena itu, paparnya, mekanisme internal dalam suatu partai politik haruslah mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan. Bukan justru sebaliknya, mengokohkan semangat oligarkisme yang eksklusifistik. "Lebih fatal lagi jika yang berkembang adalah oligarkisme dalam semangat politik transaksional yang materialistik dan plutokratis,” tandasnya.

Terkait masalah figur alternatif, Ketua MPR Taufiq Kiemas juga berulangkali menegaskan bahwa rakyat sekarang ini menginginkan ada regenerasi kepemimpinan nasional. Taufiq mengingatkan para tokoh senior dan partai politik untuk tidak menyepelekan aspirasi arus bawah soal regenerasi karena akibatnya bisa fatal untuk bangsa ini ke depan.

Diberitakan sebelumnya, survei nasional 'Tantangan Calon Presiden Populer' oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, 60 persen masyarakat belum menentukan pilihan tokoh untuk presiden 2014–2019.

Artinya, masyarakat belum menemukan figur yang memang dapat dipercaya untuk dipilih. Survei SMRC menemukan delapan tokoh nasional yang dikenal luas di masyarakat. Dari nama-nama tersebut, Megawati Soekarnoputri berada di posisi teratas dengan tingkat popularitas 93,7 persen, disusul Jusuf Kalla 88,9 persen, Prabowo Subianto 78,8 persen, Wiranto 72,8 persen, Aburizal Bakrie 70,1 persen, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X 58,3 persen.

Namun, popularitas di masyarakat ini ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas. Secara umum tingkat elektabilitas nama-nama itu masih rendah. Tidak ada satu pun di antara tokoh yang populer mendapat dukungan lebih dari 15 persen.

Ini menunjukkan nama-nama yang sudah dikenal luas memiliki masalah masing-masing sehingga sedikit masyarakat yang memilih mereka. Temuan ini sekaligus mengindikasikan rakyat sedang menunggu tokoh yang dinilai lebih bisa dipercaya, lebih tegas dalam memimpin, punya empati kepada masyarakat, dan kompeten untuk memimpin.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai, masyarakat merasa bahwa calon-calon yang ada merupakan figur lama yang mereka sudah kenal, tapi tidak cukup menjanjikan. Masyarakat bukanlah menanti yang kompeten, tegas, berani, melainkan mengharap figur yang membawa kebaharuan.

"Figur yang baru komitmen dan sikapnya dalam manfaatkan SDA (sumber daya alam) dan laut kita, menata hubungan pusat-daerah, menegakkan hukum, dan mewujudkan rasa aman,” ungkapnya.

Tetapi, banyaknya masyarakat yang belum menentukan pilihan pada saat ini juga harus dimaknai bahwa masyarakat kita kini semakin cerdas dan realistis. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, soal hasil survei SMRC yang menempatkan Mega sebagai capres terpopuler, partai dan pendukung Mega patut mensyukurinya dan berterima kasih atas hasil survei tersebut.

"PDIP khususnya tidak ingin mengomentari lebih jauh soal hasil survei tersebut karena saya sebagai sekjen partai menganggap sekarang bukan saat yang tepat bagi PDIP bicara soal siapa capres dan cawapres,” katanya.

Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, hasil survei SMRC itu masuk akal. Menurut dia, capres yang muncul di permukaan tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang bisa diharapkan.

"Kalau tingkat elektabilitasnya sekecil, itu berarti ada masalah. Jadi sangat masuk akal kalau hanya segitu tingkat apresiasinya,” tandasnya.

Menurut dia, sudah saatnya rakyat mendesak partai untuk melakukan rekrutmen capres dengan mekanisme konvensi, bukan dengan rakornas. "Kalau rakornas itu bukan memperkuat, tapi mengonsolidasi oligarki partai, bahkan bukan cuma oligarki partai, tapi oligarki elite-elite di partai itu,” paparnya.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai, dari hasil survei yang ada, belum ada capres yang mencapai angka elektabilitas signifikan. Hal ini terjadi lantaran parpol selalu mencari calon dari ketua umum.

Padahal, mekanisme ini tidak fair, sebab akan menutup peluang muncul figur lain yang memiliki kredibilitas bagus.