Pengamat Sebut Munaslub Golkar Sulit Terhindarkan

JAKARTA - Rapat pleno Partai Golkar, Selasa 21 November 2017 memutuskan belum akan mencopot Setya Novanto dari kursi ketua umum melalui proses Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Hal itu diputuskan berdasarkan pleno dan dipertegas surat bermaterai yang ditandatangani Setya Novanto berisi pernyataan belum ada pergantian ketua umum, serta diangkatnya Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt).

Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara berpendapat, meski pergantian ketua umum ditunda, pelaksanaan Munaslub adalah sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Sebab, desakan publik yang sangat kuat untuk Setya Novanto mundur, baik dari kursi Ketum Golkar maupun Ketua DPR.

Ditambah kasus korupsi proyek e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto juga tak ayal menurunkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau misalnya Pak Setya Novanto menang di praperdilan, kan dia tidak jadi diganti, elektabilitas Golkar tetap akan turun," kata Igor dalam diskusi Redbons di Redaksi Okezone, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Terlebih sudah ada imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar Setya Novanto mengikuti dan mematuhi proses hukum. Menurut Igor, imbauan dan pernyataan dari pimpinan negara itu merupakan indikasi Setya Novanto harus lengser.

Igor juga memprediksi Setya Novanto akan kalah di praperadilan kedua nanti. Sebab, KPK tentu telah menyiapkan berkas perkara Setya Novanto dengan baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada praperdilan pertama.

"Munaslub tak terhindarkan lagi, hampir 80 persen. Karena kira-kira prediksinya Setya Novanto bakal kalah di praperdilan. Apa iya sekuat-kuatnya Pak Setya Novanto bisa menang di praperadilan kedua sementara KPK mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya," ujarnya.