Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kekurangan Siswa, Kepsek Swasta se-Tangsel Protes Sistem PPDB
loading...
Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Tangsel menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Kota Tangsel, Rabu (9/8/2023). Foto/MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Kota Tangsel, Rabu (9/8/2023). Aksi ini buntut kurangnya jumlah siswa di sekolah swasta, namun siswa baru justru menumpuk di sekolah negeri.
Para kepala sekolah se-Kota Tangsel itu menuntut perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di mana dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan melalui percaloan jalur belakang atau disebut 'titipan'.
Ketua PKSS Kota Tangsel, Eko Pranoto Prabakti mengatakan, semenjak pemberlakuan sistem PPDB diberlakukan, gelombang siswa yang berminat masuk ke sekolah negeri terus meningkat. Ditambah lagi adanya dugaan kuota jalur percaloan.
"Kita tahu semua, sistem zonasi ini banyak rekayasa, banyak oknum yang melakukan titipan dan transaksional. Kami ingin dari sekolah swasta ini ada perubahan besar," ujarnya.
Menurut dia, orang tua siswa berlomba memasukan anak mereka ke sekolah negeri melalui praktik percaloan. Hal itu bisa dibuktikan dengan menumpuknya jumlah siswa pada tiap ruangan kelas di sekolah negeri. "Siswa swasta akhirnya tergerus, sekarang hampir seluruh sekolah swasta siswanya kurang," ujarnya.
Dia mengatakan, dunia pendidikan di Tangsel saat ini telah diintervensi oleh pihak-pihak berpengaruh demi mendapat keuntungan. Kondisi demikian, membuat dunia pendidikan semakin terpuruk dari tahun ke tahun.
"Bahwa ini ranah pendidikan harus dikelola sesuai dengan marwahnya, jangan diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan perorangan, yang tujuannya merusak nilai-nilai pendidikan itu sendiri," ujarnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Tangsel, Abdul Rahman ikut mendukung upaya perbaikan dunia pendidikan yang digagas oleh PKSS. Menurut dia, sistem PPDB harus diubah karena telah menimbulkan gejolak di dunia pendidikan dan masyarakat.
"Kami ingin perubahan dunia pendidikan di Tangsel. Tidak adil rasanya sistem zonasi PPDB itu. Aturan sistem zonasi ini semua dari pemerintah pusat, kami minta aturan ini dicabut, direvisi kembalikan seperti dulu lagi," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan mengadakan dialog ulang dengan PKSS setelah aksi demo hari ini. Pertemuan berikut nantinya akan dijadikan masukan untuk perbaikan sistem pendidikan di Tangsel.
Para kepala sekolah se-Kota Tangsel itu menuntut perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di mana dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan melalui percaloan jalur belakang atau disebut 'titipan'.
Ketua PKSS Kota Tangsel, Eko Pranoto Prabakti mengatakan, semenjak pemberlakuan sistem PPDB diberlakukan, gelombang siswa yang berminat masuk ke sekolah negeri terus meningkat. Ditambah lagi adanya dugaan kuota jalur percaloan.
"Kita tahu semua, sistem zonasi ini banyak rekayasa, banyak oknum yang melakukan titipan dan transaksional. Kami ingin dari sekolah swasta ini ada perubahan besar," ujarnya.
Menurut dia, orang tua siswa berlomba memasukan anak mereka ke sekolah negeri melalui praktik percaloan. Hal itu bisa dibuktikan dengan menumpuknya jumlah siswa pada tiap ruangan kelas di sekolah negeri. "Siswa swasta akhirnya tergerus, sekarang hampir seluruh sekolah swasta siswanya kurang," ujarnya.
Dia mengatakan, dunia pendidikan di Tangsel saat ini telah diintervensi oleh pihak-pihak berpengaruh demi mendapat keuntungan. Kondisi demikian, membuat dunia pendidikan semakin terpuruk dari tahun ke tahun.
"Bahwa ini ranah pendidikan harus dikelola sesuai dengan marwahnya, jangan diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan perorangan, yang tujuannya merusak nilai-nilai pendidikan itu sendiri," ujarnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Tangsel, Abdul Rahman ikut mendukung upaya perbaikan dunia pendidikan yang digagas oleh PKSS. Menurut dia, sistem PPDB harus diubah karena telah menimbulkan gejolak di dunia pendidikan dan masyarakat.
"Kami ingin perubahan dunia pendidikan di Tangsel. Tidak adil rasanya sistem zonasi PPDB itu. Aturan sistem zonasi ini semua dari pemerintah pusat, kami minta aturan ini dicabut, direvisi kembalikan seperti dulu lagi," ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan mengadakan dialog ulang dengan PKSS setelah aksi demo hari ini. Pertemuan berikut nantinya akan dijadikan masukan untuk perbaikan sistem pendidikan di Tangsel.
(hab)
Explore More