Polri Diminta Tak Langgar Kesepakatan Soal Izin Demo 212

JAKARTA - Pihak kepolisian diminta tak bermain-main dengan kesepakatan antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI terkait izin bagi masyarakat untuk mengikuti aksi Bela Islam III di Jakarta.

Anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) MS Kaban meyayangkan, adanya laporan dari sejumlah wilayah soal upaya pelarangan Polri terhadap rombongan masyarakat yang hendak berangkat ke Jakarta. Kaban pun meminta Kapolri beserta jajarannya untuk konsisten menjalankan kesepakatan yang telah diambil bersama.

"Sebaiknya Polri dan Polda tak usah bermain-main dengan suasana seperti ini. Kalau boleh aksi, ya boleh saja. Kita sedang menjaga konsistensi apa yang sudah disepakati," ujar Kaban dalam konferensi pers di KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).

Sementara itu, Anggota Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI Ahmad Doli Kurnia menyambut positif keputusan Kapolri yang telah mengizinkan masyarakat mengikuti aski di Jakarta. Menurutnya, keputusan tersebut akan menjadi negatif jika tidak dilaksanakan oleh jajaran di bawah Kapolri.

Karenanya, Doli mendesak Kapolri mencopot bawahannya yang berupaya menghalang-halangi masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam aksi Bela Islam III.

"Kapolri harus copot kapolda-kapolda yang melanggar kesepakatan. Kalau tak dilakukan berarti Polri main-main dengan kesepakatan yang telah dibuat," kata Doli.