DPR Minta Selidiki Kabar Polisi Persulit Pendemo Bela Islam III

JAKARTA - DPR minta dilakukan penyelidikan mengenai kabar aparat kepolisian mempersulit masyarakat dari daerah menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi demonstrasi bela Islam III. Padahal Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menyampaikan secara terbuka ke publik tentang pencabutan larangan izin trayek bagi pemilik bus untuk membawa masyarakat yang ikut aksi demonstrasi bela Islam III pada 2 Desember.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mujahid mengatakan, bisa saja aparat kepolisian di lapangan tidak bekerja sesuai arahan Kapolri karena sikap yang berlebihan. Sebaliknya, kata dia tidak menutup kemungkinan pernyataan Kapolri beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

"Kapolri buat standar ganda,‎ ke publik mengatakan begitu (Tidak melarang bus angkut calon demonstran-red), tapi ke dalam (kepolisian-red) mengatakan lain," ujar Sodik kepada SINDOnews melalui telepon, Kamis (1/12/2016).

Politikus Partai Gerindra ini menyarankan masyarakat berpegang kepada pernyataan Kapolri dalam kesempatan jumpa pers bersama GNPF MUI beberapa waktu lalu. Bahkan, dalam kesempatan itu Kapolri mengatakan siap melakukan pengawalan kepada masyarakat dari daerah yang menuju Jakarta untuk ikut aksi demonstrasi bela Islam III. (Baca: Kecewa Pendemo Dihadang, Netizen Cuitkan#KapolriIngkarJanji)

"Saya dengar memang di lapangan masih banyak larangan,‎ ini harus diselidiki‎," ucapnya.