PAN Pasrah Jika Dievaluasi Jokowi karena Ikut Demo 4 November

JAKARTA - ‎Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempersoalkan jika loyalitasnya kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dievaluasi karena dianggap ikut memanfaatkan demonstrasi aksi 'Bela Islam II' 4 November 2016. Diketahui, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais ikut dalam 'Aksi Bela Islam I' dan 'Aksi Bela Islam II'.

‎Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menilai, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi koalisi pendukung pemerintah.‎ "Tentu itu kedaulatan beliau," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Dia melanjutkan, partai politik pendukung pemerintah tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan Presiden Jokowi. "Jadi secara politik, secara ketatanegaraan harus kita serahkan ke presiden, kita tidak bisa intervensi," papar wakil ketua Komisi I DPR ini.

Kendati demikian, menurut dia, tiap masyarakat ‎memiliki peran untuk mengawal proses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan cara masing-masing. "Partai ya di DPR. Sipil ya protes secara tertib dan damai," tuturnya.

Hanafi menambahkan, bagaimana pun jua keadilan harus ditegakkan.‎ "Karena saya kira tegaknya keadilan itu sumber dari ketenangan bangsa ini," katanya.