Pemerintah Perlu Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Deradikalisasi

JAKARTA - Program deradikalisasi ada reintegrasi, sehingga harus diperkuat dengan landasan hukum karena menyangkut ideologi. Ini harus dilakukan oleh komunitas muslim, seperti ulama dan tokoh masyarakat yang pemahaman agamanya sudah mumpuni.

Guru Besar Sosiologi Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Iwan Gardono Sujatmiko mengatakan, dalam kondisi ini peran pemerintah sebagai koordinator dan monitoring program tersebut. Menurutnya masyarakat modern sekarang, jaringan kelompok antagonis lebih kuat dibandingkan jaringan protagonis.

"Yang penting program deradikalisasi terus dikembangkan dan disertai peningkatan program reintegrasi dari komunitas agar mereka tidak masuk jaringan teror lagi seperti tersangka teror Samarinda kemarin,” ujar Iwan, Jakarta, Selasa, 15 November 2016.

Dia menerangkan, kondisi itu akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah dan ulama dalam menyebarkan program pencegahan terorisme. Maka itu, kata dia, pemerintah bisa menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bersama melakukan deradikalisasi, terutama bagi mantan napi yang sudah kembali ke masyarakat.

"Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan, cinta kasih, dan persaudaraan. Dalam Islam tidak ada sama sekali ajaran untuk merusak, meneror, apalagi membunuh sesama manusia,” terangnya.

Dia menambahkan, pemerintah dan ulama wajib memantapkan sinergi dalam menjalankan program pencegahan terorisme, khususnya deradikalisasi demi menciptakan Indonesia damai. Langkah itu, lanjut dia adalah bagian tidak terpisahkan dalam membangun masyarakat yang bersih dari ajaran sesat kelompok radikal. (Baca: Motif Ledakan di Samarinda Ingin Adu Domba Umat Beragama)

"Aksi ini bukan karena program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini BNPT, gagal. Tapi memang saat ini penanganan masalah mantan teroris masih belum maksimal karena ini butuh sinergi dari berbagai pihak," ucapnya.