alexa snippet

Perpecahan Partai dan Arcandra Tahar Catatan Dua Tahun Jokowi-JK

Perpecahan Partai dan Arcandra Tahar Catatan Dua Tahun Jokowi-JK
Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin. Foto/Dok/SINDOnews.
A+ A-
HARI ini usia Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap dua tahun. Banyak persoalan yang perlu dicermati, baik dari sisi perubahan yang positif maupun sebaliknya.

Berdasarkan kacamata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, banyak ranah hukum yang manfaatkan untuk kepentingan politik. Namun, ada kebijakan yang perlu diapresiasi meskipun dalam realisasinya mengundang pro dan kontra publik.

Berikut perbincangan SINDOnews dengan Irman Putra Sidin:

Pandangan anda selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK?

Banyak dinamika yang terjadi dua tahun Pemerintahan Jokowi JK. Saya kira awal-awal pemerintahan, kita semua sudah tahu, ketika partai-partai politik, kemudian mengalami perpecahan seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tentunya tidak terlepas dari pilihan kebijakan yang dilakukan oleh kabinet Jokowi-JK, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).‎

Syukur lah Partai Golkar sudah selesai konfliknya. Namun yang tersisa adalah PPP. Itu salah satu dinamika Pemerintahan Jokowi-JK yang terjadi dalam kurun dua tahun terakhir ini menurut saya paling menonjol.

Kemudian ada lagi‎ kebijakan yang menurut saya penting untuk diapresiasi walaupun menimbulkan pro kontra di masyarakat. Yaitu mengenai program pengampunan pajak (tax amnesty-red). Undang-undang (Pengampunan Pajak-red) ini menurut saya bagian dari salah satu obsesi kita bernegara agar persoalan-persoalan yang menjadi beban sebagian masyarakat kita bisa diselesaikan dengan jalur lebih cepat, tanpa harus menggunakan sarana-sarana pemidanaan yang ada.

Nah, program tax amnesty ini menurut saya adalah program fenomenal pemerintahan yang menurut saya hal positif. Suatu saat ada lagi program-program mirip seperti ini, kemudian kita semua pada masanya akan mengalami titik memulai hidup baru bersama-sama tanpa harus masing-masing terperangkap dengan dosa-dosa masa lalu. Kemudian kontraksi-kontraksi itu terjadi, karena ada irisan-irisan persoalan masa lalu yang tidak selesai  menjadi benih-benih konflik di antara para elite maupun di masyarakat.

Jadi, tax amnesty adalah hal yang penting terapresiasi dari program pemerintahan ini. Nah tentunya ada hal lain yang perlu juga disoroti adalah ketika terakhir-terakhir ada polemik tentang penundaan dana alokasi umum bagi daerah-daerah, lebih dari 100 daerah di Indonesia.

Nah ini persoalan menurut saya perlu dicermati, bahkan saya enggak bisa pastikan bisa jadi ini adalah persoalan pertama dalam kurun waktu reformasi ketika pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menunda dana hak-hak keuangan daerah. Khususnya, menyangkut dana alokasi umum, padahal itu adalah hak-hak daerah.

Sementara dalam Undang-undang sudah tegas dikatakan bahwa dana seperti ini harus dibagi, dibayarkan tiap bulan. Dana ini tidak boleh mengalami perubahan, tapi nampaknya ada penundaan dalam waktu tidak jelas. Ini menjadi sesuatu sebenarnya hal yang harus dicermati dari dua tahun Jokowi-JK. Sebab ada daerah-daerah akan mengalami turbulensi dengan keadaan ketika hak keuangannya tidak terpenuhi oleh pemerintah pusat.

Bagaimana kebijakan yang dibuat mengacu aturan hukum tata negara?

Pertama saya katakan bahwa keputusan Menkumham, ketika itu kasus Golkar. Itu kan bagian dari kebijakan pemerintahan ini. Itu kemudian dilawan, dan ternyata Mahkamah Agung (MA) berhasil memenangkan Partai Golkar ketika itu, bahwa keputusan ini bertentangan dengan hukum.

dibaca 11.277x
halaman ke-1 dari 3
loading gif
Top