Agar Lebih Bergigi, DPR Usulkan BPOM Diberi Kewenangan Menyidik

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar pemerintah memberi wewenang penyidikan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Usulan Fahri tersebut merupakan buntut dari kasus vaksin palsu dan obat palsu yang semakin meresahkan masyarakat.

Dalam melakukan penyidikan, kata Fahri, nantinya BPOM akan didampingi Bareskrim. Sementara itu terkait penuntutan, tetap dilakukan melalui kejaksaan.

"Diberi kewenangan menyidik saja (kepada BPOM), tapi jangan menuntut. Kalau mau menindak ajak saja kepolisian supaya bisa terlibat," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (13/9/2016).

Fahri melanjutkan, selama ini kerja BPOM banyak berada di wilayah pengawasan dan pencegahan. Sehingga, BPOM terkesan kurang tegas jika mendapatkan temuan makanan atau obat palsu di lapangan.

Dengan memiliki kewenangan melakukan penyidikan, diyakini Fahri, BPOM bakal lebih bergigi dan punya nyali dalam memberantas peredaran makanan dan obat-obatan palsu.

"Pemberian kewenangan penyidikan juga membantu kepolisian," kata Fahri.