Akademisi Bilang Budi Gunawan Kepala BIN Sudah Penuhi 4 Unsur

JAKARTA - Pengisian jabatan politik harus melalui kalkulasi politik yang matang termasuk untuk melalukan perimbangan akomodasi politik. Baik di parlemen maupun mitra koalisi politik pendukungnya.

Pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga dianggap sudah memenuhi empat unsur. Pertama, secara politik Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, sekaligus jabatan politik karena diangkat Presiden dan Pertimbangan DPR.

"Hal ini juga menegaskan bahwa pentingnya kepala BIN sebagai mata dan telinga dari Presiden, sehingga mampu memberikan analisis dari produk intelijen kepada presiden sebagai end user dari BIN," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, Jumat (2/9/2016).

Kedua, kata dia unsur kompetensi. Menurutnya Budi Gunawan memiliki pengalaman bidang intelijen keamanan yang secara substansi sama dengan kewenangan dari Kepala BIN.

"Di antaranya saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda. Saat menjabat KaDiv Propam Polri yang bertugas untuk melalukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri," ucapnya.

Dia menambahkan, unsur ketiga adalah kepatuhan dan loyalitas pada Presiden dan kebijakan yang dibuatnya. Dia menerangkan, asumsi Budi Gunawan tidak loyal dan patuh pada agenda dan kebijakan politik Presiden akan hilang seiring dengan bangunan kepercayaan Presiden kepada Budi Gunawan.

"Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan agar Budi Gunawan menjadi mata telinga Presiden yang dapat dipercaya dan menjadi pijakan bagi pengambilan kebijakan yang akan dibuat," terangnya.

Terakhir lanjutnya berkaitan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konteks ini, kemampuam Budi Gunawan pada tata kelola organisasi dan SDM menjadi Kelemdiklat dan Wakapolri termasuk unsur penguat bagi masa depan BIN. (Baca: Respons Publik Atas Penunjukan Budi Gunawan Kepala BIN)

"Hal ini juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga inteijen negara yang mengoordinatori unit intelijen di lembaga non-kementerian dan kementerian," katanya.