Arah Poros Maritim Dunia

BEBERAPA hari ini konsep besar poros maritim dunia yang sempat memicu perhatian dunia kembali menjadi perhatian. Adalah Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyindir implementasinya yang tak jelas. SBY mengatakan, “Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan, wajib hukumnya harga mati pembangunan kita berwawasan maritim. Tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika.” Bisa dikatakan pernyataan ini sangat telak menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengagungkan konsep poros maritim dunia. Bahkan sejak masa kampanye berkali-kali Presiden Jokowi menggelorakan konsep poros maritim dunia.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa tanpa aksi, tanpa kebijakan, tanpa program aktual dan implementasi tak akan bisa terwujud poros maritim dunia yang didengung-dengungkan itu. SBY sendiri sadar bahwa memang sumber daya laut harus dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya kalau tidak pernah berpikir, apalagi memberdayakan sumber daya alam di lautan, negara ini akan merugi karena potensi yang ada di lautan sungguh sangat besar untuk dikelola sendiri.

Isi sindiran SBY ini kalau kita lihat secara jernih dengan mengesampingkan niat politik di belakangnya merupakan hal yang sangat perlu dalam membangun kekuatan maritim Indonesia. Dalam pidato perdananya sebagai presiden RI yang ketujuh, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa selama ini Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut (20 Oktober 2014). “Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.”

Sayangnya hingga saat keinginan untuk membangun poros maritim dunia itu tidak juga bisa terlaksana. Bahkan tataran fondasinya pun belum cukup jelas. Dokumen negara yang secara khusus membahas konsep ini pun belum banyak. Bahkan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah pencapaian poros maritim dunia ini.

Selama ini pemaparan mengenai poros maritim dunia yang paling lengkap yang disampaikan Presiden Jokowi adalah pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014 yang merupakan penampilan perdana Presiden Jokowi di forum internasional. Di sana Jokowi menyampaikan lima pilar poros maritim dunia, yaitu: (1) budaya maritim, (2) pengelolaan sumber daya laut, (3) konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, serta (5) pertahanan maritim. Dari sini bisa kita lihat poros maritim dunia yang disebut sudah sangat kedodoran, termasuk dari level konsep. Jika ditilik ke level penjabaran konsep, bahkan sampai ke implementasi, sudah jelas bermasalah.

Bisa dikatakan pandangan pemerintah mengenai poros maritim dunia ini sendiri belum sejalan. Tidak ada pihak yang bisa dikatakan menjadi lokomotif utama pembangunan poros maritim Indonesia. Sebagai contoh, salah satu fokus di sektor maritim adalah pembangunan pertahanan maritim yang kuat. Di sini tentunya TNI AL sebagai mobilisator utama dalam pertahanan maritim harus diperkuat.

Sementara matra tersebut ada di bawah Menteri Pertahanan yang garis komandonya ada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Adapun Jokowi sudah memperkenalkan Kementerian Koordinator Kemaritiman yang baru ada di periode ini.

Sudah seharusnya Presiden Jokowi bukan hanya bermain di level jargon, tetapi fokus ke level implementasi. Salah satu hal yang perlu secepatnya diperhatikan adalah siapa yang bertanggung jawab mengenai implementasi poros maritim dunia ini. Kalau melihat kondisinya yang lintas sektoral, poros ini harus dipegang langsung level Wapres atau bahkan Presiden sendiri. Jangan sampai konsep yang baik ini tak berjalan karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, padahal negara-negara tetangga kita sudah serius memantau karena resah dengan potensi maritim bangsa ini.