KPU Serahkan Penentuan Sistem Pemilu pada DPR dan Pemerintah

JAKARTA - Saat ini muncul sejumlah wacana agar sistem pemilihan umum (Pemilu) kembali diubah menjadi proporsional tertutup. Menanggapi hal itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu tidak ingin berkomentar lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya pada pembuat undang-undang (UU) yakni pemerintah dan DPR.

“KPU akan batasi diri. Apapun sistem pemilunya kami akan laksankaan sebagai penyelenggara,” ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro di sela Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III di Kuta, Bali Selasa (23/8/2016).

Menurut Juri, setiap sistem secara teknis mempunyai kompleksitasnya sendiri di lapangan. Pemerintah maupun DPR mempunyai pandangannya sendiri. “Tergantung kepentingan mereka untuk mengikuti pemilu,” kata Juri.

Juri hanya mengingatkan apabila terjadi perubahan pada sistem kepemiluan, maka waktunya harus cukup bagi penyelenggara pemilu untuk mengadaptasikan diri. “Jangan diputuskan menjelang pelaksanaan pemilu, ini butuh waktu yang cukup untuk disosialisaikan secara masif,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap, pembahasan revisi UU pemilu mendatang tidak hanya berbicara pada kepentingan partai politik semata, tapi juga menyangkut kepentingan publik dan penyelenggara. Kalaupun sampai pada rencana perubahan sistem, maka diharapkan keputusannya bisa dilakukan dalam waktu yang cepat.

“Karena ini erat kaitannya dengan adaptasi terhadap sistem. Kalau tergesa-gesa tidak baik, tapi jangan terlambat juga karena akan mengganggu persiapan,” kata Titi.

Meski demikian, Titi tetap berpandangan bahwa dengan sistem terbuka saat ini sudah tepat untuk mengakomodir hak pemilih meskipun memang perlu ada perbaikan. “Sistem proporsional terbuka yang paling rasional, sistem ini yang paling bisa menjembatani konstituen dengan wakil rakyat, karena dia representasi akuntabel,” tutur Titi.