Marwan Jafar Ditunjuk Jadi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB

JAKARTA - Rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pada Senin 8 Agustus 2016 malam menetapkan mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjadi Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB.

"Rapat pleno malam ini meresmikan Marwan Jafar sebagai Ketua LPP DPP PKB. Marwan memiliki potensi besar untuk memimpin LPP. Dia memiliki energi luar biasa, kecerdasan, kepiawaian, ketangguhan, sangat layak memimpin LPP," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Senin 8 Agustus 2016 malam.

Pria yang biasa disapa Cak Imin ini berharap di bawah komando Marwan Jafar, LPP cepat mendesain langkah-langkah strategis pemenangan PKB dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"LPP saya minta dengan cepat membentuk langkah-langkah strategis yang menguntungkan konstituen kita secara nyata," katanya.

Cak Imin mengatakan, LPP PKB harus mampu membuat strategi yang berbeda dengan partai lain. Menurut dia, sampai kini tidak ada satu pun partai memiliki nilai keunggulan satu dengan lainnya.

"Gaya, tema, manajemen kerja partai satu dengan partai lainnya masih sama. Untungnya kita masih mempunyai beberapa nilai lebih yang dapat mengikat konstituen kita," tuturnya.

Ibaratnya perang gerilya, kata dia, partai tidak dibekali kelengkapan untuk berperang. Sumber daya kurang, tidak memiliki logistik, dan media. Namun, PKB memiliki standar moral yang tinggi.

"Tanpa standar moral yang tinggi, kita pasti sudah lewat. Moral lah yang mengalahkan semuanya. Untuk itu kita minta LPP PKB membuat standar moral yang sederhana, namun dapat meningkatkan daya tempur kita," tuturnya.

Sementara itu, Marwan Jafar langsung merancang beberapa strategi untuk memenangkan pilkada dan pemilu. Apalagi dalam waktu dekat ini beberapa provinsi strategis seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten akan melangsungkan pilkada.

"Untuk itu saya meminta semua pengurus membentuk relawan-relawan dan mengaktifkan kembali banom-banom (badan otonom) secara masif dan terideologis," katanya.

Marwan juga meminta Sekretaris Dewan Syuro untuk mengoordinasikan kembali kiai-kiai, ulama-ulama serta tokoh agama untuk duduk bersama membicarakan masa depan bangsa.