Pilkada, Penyaringan Internal Partai Perlu Diperketat

JAKARTA - Partai politik (parpol) dinilai belum memiliki mekanisme baru dalam pengiriman kader terbaik dalam kompetisi sebagai bupati, wali kota maupun gubernur di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung Muradi mengatakan, rekrutmen maupun sistem penyaringan kepala daerah harus diperhatikan dengan serius oleh setiap parpol, yang mengirimkan kadernya maju sebagai calon kepala daerah.

"Jangan sampai setiap anggota partai cacat moral," ujar Muradi, Kamis (21/07/2016).

Dia mengingatkan, jangan sampai parpol memberikan pembelajaran yang kurang baik untuk masyarakat. Menurutnya, parpol jangan hanya tegas kepada kader yang terlibat di kasus korupsi. (Baca: Ketua KPK Dukung Parpol Dibiayai Negara)

Namun, kata dia, kasus lainnya, seperti tindak asusila harus memberikan sanksi tegas. "Jangan hanya di PWA atau dipanggil saja. Harus ada kejelasan." tandasnya.