Klarifikasi Fadli Zon Soal Kegiatan Putrinya di New York

JAKARTA - Kegiatan anak kandung Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Shafa Sabila Fadli (18) saat di New York, Amerika Serikat (AS), mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya polemik kegiatan anak Fadli Zon ini muncul karena dia diduga meminta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York memberikan fasilitas khusus kepada putrinya Shafa yang berkunjung ke ke New York.

Merespons polemik ini, Fadli memberikan beberapa poin klarifikasi. Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, tidak ada permintaan penyediaan fasilitas negara, baik secara pribadi maupun institusi kepada pihak KJRI New York untuk anaknya, Shafa selama kegiatan di New York.

"Tidak ada instruksi atau arahan dari saya kepada Setjen DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan terkait dengan kegiatan anak saya selama di New York. Sehingga, secara pribadi, saya juga tidak mengetahui pengiriman surat dari Setjen DPR ke KJRI New York," kata Fadli dalam siaran pers, Selasa (28/6/2016).

Disebutkan Fadli, dirinya hanya meminta staf sekretariat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KJRI New York tentang kegiatan Shafa Sabila di New York dalam Stagedoor Manor Camp 2016 dari 12 Juni hingga 12 Juli 2016.

Menurutnya, maksud pemberitahuan kepada KJRI New York dilakukan sebagai upaya memenuhi imbauan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan lapor diri bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan kunjungan ke luar negeri. Anak saya perempuan berusia 18 tahun melakukan perjalanan ke New York seorang diri.

"Ini adalah keempat kalinya dia ikut kegiatan tersebut sejak 2013. Sudah sepantasnya setiap warga negara Indonesia perlu melaporkan diri di kantor perwakilan pemerintah setempat atas nama keamanan dan lain-lain," sebut Fadli.

Kemudian terkait pernyataan dari Konsul Jenderal RI di New York (Bambang YP Siahaan, dalam berita di salah satu media online) yang menyatakan bahwa adanya permintaan pendampingan bagi anaknya selama di New York.

"Sekali lagi saya nyatakan tak pernah meminta permohonan tertulis maupun lisan terkait hal tersebut," tuturnya.

Fadli menjelaskan, kegiatan Stagedoor Manor Camp berlangsung di tempat khusus di Loch Sheldrake (2 jam dari New York City) adalah tempat terpencil di New York State, di mana peserta harus tinggal dan menetap serta tak boleh didampingi sama sekali.

Sehingga sambung Fadli, dirinya tak pernah meminta fasilitas pendampingan dan tak ada gunanya. Terkait penjemputan, ini ternyata inisiatif staf saya memastikan tak ada masalah imigrasi dan menjamin keselamatan anak saya dari bandara ke tempat tinggal di rumah kawan orang Indonesia.

"Tak ada fasilitas lain. Saya seharusnya mengantar anak saya tahun ini, namun karena padatnya kegiatan di DPR jadi tak memungkinkan," ucap Fadli.

Polemik ini menurut Fadli, sebagaimana tercantum di dalam tugas pokok organisasi perwakilan RI di luar negeri, salah satunya adalah penyelenggaraan fungsi pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada WNI dan badan hukum Indonesia.

"Sehingga, siapapun warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penyelenggaraan fungsi dari organisasi perwakilan RI di luar negeri," ungkapnya.

Lebih lanjut Fadli mengatakan, jika pun ada yang keliru dengan maksud saya, maka melalui rilis ini saya meminta maaf. Saya segera mengirimkan biaya pengganti transportasi dari bandara ke rumah kawan orang Indonesia kepada pihak KJRI New York melalui Kemenlu di Jakarta.

"Biaya tersebut adalah pengganti bensin selama 30-40 menit. Saya perkirakan dana KJRI yang terpakai untuk bensin sekitar USD 100 (Rp. 1.340.000,-)," ujar Fadli.

"Kegiatan anak saya, Shafa Sabila Fadli di New York bukan dalam rangka liburan. Shafa Sabila mengikuti program Stagedoor Manor Camp 2016 yang berlokasi di Loch Sheldrake, New York," sambungnya.

Selain itu, penyebaran surat faksimili yang juga memuat nomor handphone putrinya telah membuat menerima ratusan SMS. Ini tentu mengganggu kegiatannya dalam kegiatan Stagedoor Manor Camp.

"Saya berharap pihak KJRI atau KBRI Washington yang menyebarluaskan surat tersebut bisa menjelaskan. Saya juga berharap pihak KBRI Washington bisa membuka data siapa saja yang pernah dijemput atau difasilitasi menggunakan dana KBRI atau KJRI. Saya ingin memastikan bahwa penyebarluasan berita ini bukan dalam rangka diskriminasi karena saya termasuk politisi yang berada di luar pemerintahan," pungkasnya.