Sikap Istana Soal Keterlibatan Luhut dan Nusron di Kepengurusan Golkar

JAKARTA - DPP Partai Golkar hasil Munaslub dikabarkan menempatkan dua pejabat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yakni Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid duduk di kepengurusan Golkar.

Terkait hal ini, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP enggan berkomentar banyak. Dia meminta hal itu langsung dijawab oleh yang bersangkutan.

"Ini belum bisa jawab saya, kamu cek dulu Pak Luhut mau apa enggak (jadi pengurus Golkar)," ujar Johan di Komplek Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 31 Mei 2016.

Menurut Johan, soal penempatan Luhut dan Nusron dalam pengurus merupakan keputusan Golkar. Namun, dia menilai, soal boleh atau tidaknya tergantung izin presiden.

"Itu harus saya tanya dulu ke presiden apakah menterinya diizinkan. Bukan rangkap jabatan istilahnya, tapi posisi di partai lah. Saya harus tanya ke presiden dulu lah," ucapnya.

Luhut Binsar dan Nusron disebut-sebut akan mengisi posisi baru dalam kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Setya Novanto. Kabar beredar Luhut akan mengisi deretan anggota Dewan Kehormatan yang diketuai Presiden RI ketiga BJ Habibie. Terkait hal ini, Luhut mengaku akan menolak posisi tersebut.

Adapun Nusron oleh Golkar rencananya akan di tempatkan sebagai Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I wilayah Jawa-Sumatera. Dalam hal ini, Nusron mengaku akan meminta izin presiden.