Target Ekonomi Tetap

PEMERINTAH belum berencana merevisi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sekitar 5,3% diyakini bisa terealisasi, meski Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi menjadi sekitar 5% hingga 5,4% dari sebelumnya diperkirakan sekitar 5,2% sampai dengan 5,6%. Pemerintah mengakui bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2016 memang lebih lambat dibandingkan kuartal keempat pada tahun lalu.

Salah satu penyebab terganggunya pertumbuhan ekonomi dari target adalah pengaruh El Nino yang menyebabkan panen bergeser ke April-Mei. Benarkah El Nino penyebab realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2016 meleset? Bagaimana dengan serapan anggaran belanja yang masih rendah?

Langkah bank sentral merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi membuat Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution tidak surprise. Pasalnya, menurut mantan gubernur BI itu, kalau ditinjau dari pendekatan sektor keuangan memang pertumbuhan ekonomi kelihatan agak melambat. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa pembangunan infrastruktur terus bergulir sebagai indikator roda perekonomian tetap berputar. Atas fakta itu, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3% pada tahun ini bakal tercapai, sehingga belum terlintas untuk melakukan revisi ke bawah.

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo membeberkan alasan bank sentral menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi, yakni didasarkan pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2016 yang hanya bertengger di level 4,92% di bawah perkiraan BI yang diprediksi tembus di atas 5%. Terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi pada periode tiga bulan awal tahun ini, sebagaimana dipaparkan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) itu, tidak terlepas dari pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi swasta yang masih terbatas.

Meski demikian, pihak bank sentral tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi untuk kuartal berikutnya bakal lebih baik dari kuartal pertama. Sepanjang stimulus fiskal dari pusat dan daerah serta percepatan proyek infrastruktur berjalan sesuai yang telah diprogramkan pemerintah, sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang diiringi tingkat inflasi yang terjaga. Hanya, pihak bank sentral masih meragukan kontribusi sektor swasta yang belum optimal, sebab terbukti pada kuartal pertama belum menggembirakan. Setidaknya tecermin pada permintaan kredit perbankan yang masih rendah.

Walau pemerintah tetap optimistis dengan kondisi perekonomian nasional, ada sisi lain yang perlu mendapat perhatian serius yakni utang pemerintah yang terus bertambah. Total utang pemerintah sebesar Rp3.271,82 triliun per akhir Maret 2016. Bertumbuhnya utang mengindikasikan bahwa belanja lebih besar dari penerimaan. Hal itu sulit dihindari sepanjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang dengan skenario defisit. “Utang itu muncul ketika belanja lebih besar dari penerimaan. Selama anggaran direncanakan selalu defisit maka pasti ada penambahan utang,” ungkap Menkeu Bambang PS Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI kemarin.

Di depan anggota Komisi XI DPR, Bambang mencoba membela diri dengan menyampaikan bahwa setiap negara punya utang. Bahkan sejumlah negara memiliki utang jauh lebih besar dari Indonesia, apakah itu secara nominal maupun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Bertumbuhnya nominal utang setidaknya dipicu dua hal, yakni penarikan utang baru dan pengaruh depresiasi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pengaruh nilai tukar itu tak dapat dihindari karena pemerintah selain menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah, juga valuta asing.

Kembali kepada prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini, pemerintah boleh saja tetap optimistis dengan target 5,3%, namun tetap harus mewaspadai dan mencermati perkembangan perekonomian global, terutama ekonomi China dan rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS. Sedangkan dari sisi internal penyerapan anggaran belanja negara harus dimaksimalkan, termasuk memantau perilaku sejumlah pemerintah daerah yang menahan anggaran dengan menyimpan di bank. Perilaku tak sehat itu sempat memancing emosi Presiden Joko Widodo.