JK Heran Isu Korupsi Semakin Besar

Kamis, 12 Mei 2016 - 13:49 WIB
JK Heran Isu Korupsi Semakin Besar
JK Heran Isu Korupsi Semakin Besar
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) heran isu korupsi semakin marak di Indonesia. Padahal, Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penindakan terhadap pelaku kasus korupsi sudah keras.

"Kalau selama ini kita mempunyai UU lebih keras dan tindakan lebih keras kenapa isu ataupun masalah korupsi makin besar," ujar JK, Kamis (13/5/2016).

JK mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran dan bedah buku berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Korupsi karya Pakar Ilmu Pidana Profesor Dr Romli Atmasasmita yang digelar Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP), di Hotel Borobudur, Jakarta,

JK menduga ada empat hal yang membuat isu korupsi di Indonesia semakin besar. Pertama, dia menyebut masalah anggaran yang terbilang besar. Sebab, korupsi kerap kali terjadi di sektor anggaran dan kebijakan.

Kedua, kata JK, formula hukum pemberantasan korupsi saat ini dianggap terlalu luas sehingga memberi peluang tafsir yang lebih luas. "Dahulu korupsi hanya merugikan negara, memperkaya diri sendiri. Sekarang bisa lebih itu, jadi makin banyak kena," ujarnya.

Ketiga, lanjut dia, faktor kewenangan kekuasaan yang semakin melebar dan merata. Menurut dia, jika dahulu tak mengenal istilah otonomi daerah maka sekarang kekuasaan itu memberi peluang daerah untuk mengeksekusi keputusan daerahnya masing-masing.

"Otonomi demokrasi melebar sehingga kewenangan terbag. Sekarang masuk ke KPK menteri gubernur DPR ada hakim. Semua merata korupsi itu akibat aturan yang baru," ungkapnya.

Terakhir, kata dia, peran media. Menurut dia, media dianggap memiliki kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi, namun di sisi lain terkadang kontraproduktif dengan penanganan korupsi.

JK mencontohkan jika dahulu keluarga Presiden atau Menteri berbisnis dianggap hal yang biasa, sekarang cenderung dicurigai. "Sekarang dekat saja ke kantor, anak kita dianggap apa itu. Sebenarnya belum tentu korupsi makin tinggi karena formulanya beda, jalannya lebih besar, semakin banyak ditangkap," tuturnya.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4948 seconds (0.1#10.140)