Generasi Muda Golkar Sambut Baik Larangan KPK Soal Iuran Rp1 M

JAKARTA - Larangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait iuran Rp1 miliar bagi setiap kandidat calon ketua umum Partai Golkar di Munaslub bisa menjadi jalan untuk menata kembali organisasi partai berlambang pohon beringin dari keterpurukan.

Penggagas Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sejak awal Munaslub ditetapkan sebagai wahana penyelesaian konflik. Karenanya, seluruh kader Golkar berkepentingan untuk mengoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya.

Salah satunya yakni menjauhkan proses pengambilan kebijakan partai dari hal yang berbau uang dan transaksional. Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, kata Doli, budaya uang dan transaksional itu dilegalkan.

"Yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," ujar Doli melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Jumat (6/5/2016).

Bagi Doli, budaya setoran untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, terlebih di dalam organisasi politik. Menurutnya, politik adalah panggilan dan perjuangan.

Lebih lanjut, Doli khawatir jika kebijakan setoran dibiarkan terjadi, maka akan menjadi preseden dan diterapkan pada periode berikutnya.

"Penyakit itu sangat mungkin berlanjut ke bawah, ke DPD hingga ke kecamatan dan desa. Dampak dari itu, dalam jangka panjang, maka Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan yang kuat," ucap Doli.