Demokrat Klaim 10 Tahun Berturut-turut KPK Tidak Dilemahkan

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan agar Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut dukungan untuk melanjutkan revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi menilai, saat ini waktu yang tidak tepat bagi pemerintah dan DPR merevisi kewenangan KPK.

"10 tahun berturut-turut KPK tidak dilemahkan. Bukan berarti kita sekarang tidak waras. Bagi kami kepentingan negara ke depan lebih baik," ujar Didi saat diskusi bertajuk 'Ada Apa Lagi KPK?' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).

Didi mengaku tidak tepat alasan untuk mendukung revisi UU KPK. Pasalnya, revisi itu dinilai terlalu tergesa-gesa sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Polemik ini jangan terlalu lama. Karena banyak hal yang harus dibahas di DPR. Tentunya kalau presiden mencermati lebih baik maka akan menolak," ujarnya.

Demokrat, kata Didi, berharap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap jelas terhadap hal ini. Pasalnya, kata dia, Jokowi berulang kali berpesan agar kewenangan KPK harus diperkuat.

"(Dukungan Revisi UU KPK) potensi terjadinya penyalahgunaan kenegaraan. Itu yang sangat masalah," tambahnya.

Sebelumnya, Badan legislasi (Baleg) DPR sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU KPK atas keputusan sembilan fraksi minus Fraksi Gerindra yang menolak. Belakangan Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan ikut mencabut dukungan.

PILIHAN:
FHK2I Pertanyakan Sikap Plin-plan Menpan RB

Kondisi Darurat Korupsi, KPK Tak Perlu Kewenangan SP3