Gerindra-PKS Beda Pendapat, Bagaimana Nasib KMP?

JAKARTA - Sebagian partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akhirnya memilih menjadi partai pendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hanya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara tegas menyatakan berada di luar pemerintah.

Kendati demikian, kedua partai ini berbeda pendapat terkait eksistensi KMP. Gerindra menyatakan KMP telah bubar, sementara PKS menegaskan sampai saat ini KMP masih ada. (Baca juga: Ada Apa dengan PKS-Gerindra?)

Lalu bagaimanakah nasib KMP ke depan pasca hengkangnya Golkar dan partai lainnya dari koalisi tersebut?

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar juga telah mengindikasikan retaknya hubungan antara Partai Gerindra dan PKS.

Dia menilai, Gerindra sudah mulai mempertanyakan komitmen PKS untuk terus bergabung bersama KMP.

Menurut dia, Gerindra sepertinya sudah melihat gelagat PKS untuk mendekat ke pemerintah setelah sebelumnya Presiden PKS Sohibul Imam sempat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

"Artinya Gerindra juga mulai menyangsikan komitmen PKS untuk terus berada di dalam KMP," ujar Idil kepada Sindonews, Senin (8/2/2016).

Menurut dia, apabila tidak ada lagi komitmen antara Gerindra-PKS berserta partai yang bergabung di KMP lainnya untuk terus berkoalisi maka tidak ada lagi KMP.

"Namun, jika Gerindra dan PKS masih tetap komit dengan koalisi, saya kira KMP masih tetap ada," ucap Idil.

Dia mengatakan, pengaruh KMP tidak akan sebesar ketika di awal pemerintahan Jokowi-JK yang dipenuhi berbagai partai politik di parlemen. Ke depan, peta politik di DPR pasti akan berubah.

Kendati demikian jika nantinya KMP dinyatakan bubar, Idil mengatakan, Gerindra dan PKS akan tetap berposisi sebagai oposisi pemerintah.

Menurut dia, kedua partai tersebut akan tetap sebagai parpol yang mengkritisi kinerja pemerintah.

Idil menilai, Gerindra dan PKS tidak akan bermasalah dengan posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.

Hal itu seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Meski demikian saya kira mereka tidak akan bermasalah dengan itu. Dulu PDIP juga berposisi sama dalam pemerintahan SBY," tandas Idil. (Alfani Roosy)

PILIHAN:

PKB Usul Bubarkan DPD, Fahira Idris Ungkap Peribahasa Ini