Politikus Gerindra Sebut Sikap Dirjen Perhubungan Darat Kesatria

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menilai, mundurnya Djoko Sasono dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menjadi contoh yang baik bagi pejabat di Indonesia.

Diketahui, Djoko Sasono mengundurkan diri karena merasa gagal mengatasi kemacetan parah yang terjadi akibat libur sekolah, libur Natal dan sebagai rasa tanggung jawabnya.

"Saya apresiasi terhadap saudara Djoko Sasono bahwa mundur itu adalah bentuk sikap kesatria, rasa malu, tanggung jawab, dan cara untuk menjaga harkat dan martabat diri," ujar Nizar dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (28/12/2015).

Politikus Partai Gerindra itu menilai, mundurnya Djoko tidak mengurangi harga diri Djoko. Yang terjadi justru sebaliknya, Djoko justru mendapat simpati dan apresiasi dari masyarakat.

Djoko kata dia, bisa dikatakan sebagai pelopor atau pionir pejabat yang mundur. Setelah Sigit Priadi Pramudito yang mundur dari Dirjen Pajak akibat tidak bisa memenuhi target pajak tahun 2015.

"Sebagaimana kita ketahui, pendapatan negara hanya berasal dari pajak PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah," ucap Nizar.

Maka itu, Nizar menilai para pejabat perlu mencontoh Djoko dan Sigit. Lebih baik proaktif mundur ketika gagal melaksanakan tanggung jawabnya.

Pengunduran diri Djoko Sasono, menurut dia, cukup mengejutkan karena selama ini pejabat di Indonesia sulit untuk mundur meski gagal menjalankan tugas, dengan berbagai dalih supaya terus bertahan.

"Berbagai usulan bahkan tekanan untuk mundur diabaikan, hanya dianggap angin lalu, hanya dianggap kelompok barisan sakit hati karena tidak kebagian kue kekuasaan," ucap Nizar.

Dia menilai saat ini sangat alot saat publik menuntut seorang pejabat untuk mundur. Aksi-aksi unjuk rasa kadang berakhir dengan bentrok baik antara pihak yang pro dan kontra.

"Sebagai mitra Djoko Sasono di Komisi V, Nizar memberikan apresiasi terhadap sikap Djoko Sasono Sebagai rasa tanggung jawabnya," tandas Nizar.

Pilihan:

Jika Tak Propansus, Jokowi-JK 'Bermain' di Skandal Pelindo & Freeport