Tak Adil jika Cuma Setya Novanto 'Ditembak' di Skandal Freeport

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Mahyudin menyambut baik wacana pembantukan Panitia Khusus (Pansus) Skandal PT Freeport.Usul tersebut mencuat di tengah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut dugaan pencatutan nama kepala negara dalam perpanjangan kontrak PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto.Menurut Mahyudin, pembentukan Pansus Freeport dapat membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam skandal PT Freeport ini. Dia curiga, ada banyak petinggi Republik ini main mata dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut."Dalam kasus Freeport ini bukan hanya DPR saja yang terlibat. Sekarang muncul rekaman yang katanya antara MS, Novanto dan pengusaha, sekarang kalau Pak MS-nya merekam sebagai laporan dari Freoort, saya kira MS kan tak mungkin bertemu Novanto saja dong pasti dengan petinggi Republik ini," kata Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/12/2015).Menurut Mahyudin, kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden ini dapat dijadikan momentum untuk memerbaiki tata kelola tambang di Indonesia yang selama ini buruk.Karenanya, politikus Golkar ini mengusulkan adanya keterbukaan dalam pengusutan kasus ini. "Kalau kita mau terbuka, buka saja semua, termasuk rekaman bertemu menteri pasti ada. Jangan cuma Novanto saja yang diserang, itu tidak adil bagi Novanto," ungkap Mahyudin."Kalau mencatut nama presiden, tidak masuk akal mencatut, karena Novanto juga punya kekuasaan. Perpanjangan Freeport itu harus persetujuan DPR. Menurut saya ini tak adil. Diarahkan untuk menyerang Novanto," imbuhnya.Pilihan:Fadli Zon Ingin Manuver Sudirman Said Masuk Wilayah HukumChina Akhirnya Akui Natuna Milik Indonesia