Menteri Sudirman Said Dituding Berupaya Lemahkan DPR

JAKARTA - Polemik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diduga oleh oknum anggota DPR dalam perpanjangan kontrak Freeport disinyalir upaya untuk melemahkan lembaga DPR.

Alasannya, DPR merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengawasi segala kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

"Eksekutif saat ini menguasai Rp2.091 triliun APBN dan lebih dari Rp5.000 triliun di BUMN. Kita enggak punya cara mengungkap berbagai permainan di eksekutif itu kalau tidak memperkuat DPR," ujar Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR, Kamis (26/11/2015).

Maka itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai janggal langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tiba-tiba mengungkap dan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) persoalan pencatutan nama Jokowi-JK yang diduga dilakukan oknum anggota DPR dalam perpanjangan kontrak Freeport.

"Bagaimanapun seorang menteri adalah sosok yang mewakili presiden, sehingga apapun tindakannya sebagai seorang menteri yang dia lakukan seharusnya atas nama presiden," ucapnya.

Apalagi, kata dia selama ini DPR adalah pihak yang paling gencar menolak perpanjangan kontrak Freeport.

"Sekarang begini saja, kontrak Freeport berakhir enam tahun lagi, sementara jabatan ketua DPR tinggal empat tahun lagi. Jadi bagaimana caranya Setya Novanto (Ketua DPR) menjajikan sesuatu yang tidak akan sanggup dia penuhi? Nah jeleknya lagi, pembicaraan ini direkam dan disebarkan," tandasnya.

Baca: Menteri Sudirman Said Berkelit Disinggung Soal Rekaman Editan.