Pemerintah Dorong DPR Segera Pilih Capim KPK

JAKARTA - Pemerintah berharap DPR segera memutuskan nasib 10 calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tepat waktu. Sehingga, ‎DPR diharapkan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit And proper test terhadap para Capim KPK periode 2015-2019 tersebut.

‎"Tentunya pemerintah berharap 10 nama itu segera diambil keputusan, dipilih. Bagaimana apakah dari 10 diambil lima, diambil empat, itu adalah kewenangan sepenuhnya DPR," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung ‎di kantornya, Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, tugas pemerintah dalam seleksi Capim KPK adalah membentuk panitia seleksi (Pansel). Sedangkan Pansel telah ‎menghasilkan 10 kandidat.

Mantan Wakil Ketua DPR ini mengatakan, delapan kandidat diantaranya telah dipilih Pemerintahan Jokowi-JK.‎ Sedangkan dua kandidat lainnya telah dipilih pemerintahan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Pramono menambahkan, 10 nama Capim KPK itu saat ini sudah berada di DPR. "‎Tugas dan undang-undang telah mengatur secara jelas bahwa DPR memilih dari nama-nama yang diajukan pemerintah dalam hal ini melalui Pansel," ungkapnya.

Sekadar informasi, masa jabatan dua pemimpin KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja akan berakhir pada 16 Desember nanti. "Kami mengharapkan betul, karena memang ada keterbatasan waktu, mudah-mudahan sebelum waktu ini berakhir, parlemen telah memutuskan siapa yang akan dipilih," tutur Pramono.

Diketahui, dua dari 10 Capim KPK‎ yang merupakan hasil seleksi era SBY adalah Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata. Robby merupakan pegawai negeri di Sekretariat Kabinet dan aktif mengajar di program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

PILIHAN:
Bareskrim Panggil Ulang RJ Lino Pekan Depan

Sudding Sebut Ada Potensi Pidana dalam Skandal PT Freeport