Kasus Suap DPRD Sumut, KPK Periksa Politikus PAN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 Kamaludin Harahap. Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terhadap DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/11/2015).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini sempat mangkir pada pemeriksaan Selasa 10 November 2015 lalu. Kala itu, empat rekan Harahap sesama pemimpin DPRD Sumut ditahan KPK.

Yuyuk belum mau banyak bicara soal materi pemeriksaan Harahap hari ini. "Dia dipanggil karena keterangannya dibutuhkan," jelas Yuyuk.

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap kepada DPRD Sumut pada Selasa 3 November 2015. Mereka adalah Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014: Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap dan Sigit Pramono Asri.

Suap diduga diberikan terkait beberapa hal, yakni untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD provinsi Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

Lima legislator yang diduga menerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hingga kini, empat legislator sudah ditahan KPK pada 10 November lalu menyusul Gubernur Gatot yang sudah meringkuk di Rumah Tahanan lebih dahulu. Saleh Bangun ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, Chaidir di Polda Metro Jaya, Ajib di Rutan Klas I Salemba Jakarta Pusat, dan Sigit di Rutan Polres Jakarta Pusat.

PILIHAN:
Muhammadiyah Serukan Warganya Kritis Pilih Pemimpin di Pilkada

PP Muhammadiyah Soroti Netralitas KPU-Bawaslu