alexa snippet

Diluncurkan Hari Ini, Bela Negara Tak Punya Payung Hukum

Diluncurkan Hari Ini, Bela Negara Tak Punya Payung Hukum
Mahasiswa Undip sedang mengikuti latihan Bela Negara. (Foto: Anton/Koran SINDO)
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah telah menjadwalkan peluncuran kader Bela Negara pada hari ini, namun program bela negara sendiri masih jauh dari persiapan yang matang. Program bela negara belum memiliki payung hukum guna mengatur anggaran, mekanisme, dan perencanaan.

"Bela Negara adalah hal yang bagus dan mulia, hanya saja implementasinya harus jelas baik anggaran, methode dan recruitmentnya sekaligus persyaratannya. Demikian juga dengan payung hukumnya," tandas Pengamat Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning) saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, Minggu 18 Oktober 2015 kemarin.

Nuning khawatir, jika pemerintah memaksakan peluncuran program bela negara tanpa persiapan yang matang dan strategi pelaksanaannya, bela negara hari ini akan mengalami kegagalan yang sama seperti Wajib Latihan Mahasiswa (Walawa) pada tahun 1968. Karena, Walawa waktu itu hanya berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menhankam No. Kep/B/32/1968 tertanggal 14 Februari 1968.

"Bisa-bisa kegagalan WALAWA tahun 1968 bisa terulang karena tidak cermat mengemasnya dan bisa contra produktif," sesal mantan Anggota Komisi I DPR itu.

Selain itu, lanjut Nuning, sosialisasi dan edukasi kepada publik tidak dilaksanakan secara merata, sehingga masyarakat melihat banyak kerancuan. Harus diakui, sudah saatnya negara mengembangkan intelektualisasi bangsa dalam suatu Defense Intellectual Management (DIM). Tetapi menurutnya, ada missing link dalam menerjemahkan Bela Negara untuk masa damai dan masa perang.

Menurut Nuning, untuk kepentingan masa perang memang perlu mobilisasi Komponen Cadangan (Komcad) untuk mendukung TNI sebagai Komponen Utama. Dimana, persyaratannya tidak hanya umur, tapi ada persyaratan lain seperti harus berpenghasilan tetap dan sehat jasmani serta lulus tes psikologi. "Selain itu perlu persetujuan anggaran dari Parlemen," imbuhnya.

Sedangkan untuk keperluan masa damai seperti saat ini, lanjutnya, hak dan kewajiban WNI membela negara sesuai profesi individu dan memperoleh pemahaman Bela Negara yang diperankan oleh pimpinan organisasi dan lembaga termasuk swasta dan dunia pendidikan. Kepentingan masa damai dan masa perang dikelola regulasinya oleh penanggung jawab sektor pertahanan dalam hal ini Kemenhan.

"Jadi, apa yang dilakukan oleh Kemenhan untuk mobilisasi latihan dasar militer dapat dipahami sebagai stimulasi dan simulasi (model) merancang pembentukan Komcad untuk kepentingan masa perang dengan harapan UU Ketahanan Nasional dapat legalisasi," terangnya.

Selain itu, sambung Nuning, meskipun Kemenhan sudah melakukan uji coba dalam beberapa tahun belakangan, tapi keberadaan bela negara ini menjadi rancu tatkala para pemangku kebijakan program bela negara tidak mampu memberi jawaban atas pertanyaan publik. Khususnya masalah anggaran yang belum tahu akan diambil dari pos mana, dan jangan sampai anggaran diambil dari pos komponen utama dan komponen pendukungnya.

"Seharusnya sebelum launching pihak Kemenhan sudah RDP soal bela negara ini, karena kan ini masif sifatnya juga libatkan jajaran TNI dan pemda (pemerintah daerah). Karena itu berimplikasi pada anggaran dan SDM dari masyarakat," tandasnya.
halaman ke-1 dari 2
views: 12.469
loading gif
Top