Dituding Pro PKI, Demokrat Tak Setuju RI Minta Maaf ke Soekarno

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, pemerintah tidak perlu meminta maaf dan membersihkan nama Soekarno dari tuduhan pro Partai Komunis Indonesia (PKI).

Penilaian Syarief ini menyusul desakan putri kandung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, yang meminta negara membersihkan nama kakeknya.

Bagi Syarief, tuduhan terhadap Presiden RI pertama tersebut, telah luntur dengan sendirinya saat yang bersangkutan diberi gelar pahlawan nasional.

"Ya itu tidak perlulah (permintaan maaf), sudah dijadikan dan mendapat gelar pahlawan nasional. Jadi tidak perlu lagi," kata Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2015).

(Baca juga: Puan Maharani Minta Negara Bersihkan Nama Soekarno)

Pria yang kini duduk di Komisi I DPR itu melanjutkan, negara telah melakukan penelusuran terhadap sosok yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Syarief mengatakan, sosok tersebut dipastikan harus bersih dan tidak cacat hukum.

Karenanya kata Syarief, permintaan maaf dari negara terhadap keluarga Soekarno hanya akan menimbulkan kontroversi baru di negeri ini. "Kalau itu terjadi (minta maaf), sama saja memberikan pro dan kontra lagi," ucap Syarief.

Namun demikian, Syarief menyerahkan seluruh kebijakan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kalau mau berikan minta maaf, ya saya terserah Pak Jokowi. Tapi kalau dari saya, Partai Demokrat tidak perlu minta maaf," tandas Syarief.

Pilihan:

Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Mandra Berinisial AD