Cegah WNI Disandera Terulang, Perketat Wilayah Terluar RI

JAKARTA - Upaya militer Papua Nugini dalam membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini diapresiasi sejumlah pihak.

Apresiasi itu datang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Guna mengantisipasi hal serupa terjadi kembali, Yasonna meminta pemerintah memperkuat pendekatan diplomasi dengan negara sahabat.

"Pendekatannya memang ada diplomasi. Kita ini diplomasi juga penting," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2015).

Memperkuat diplomasi dengan negara tetangga saja tidak cukup. Menurut Yasonna, Pemerintah Indonesia juga harus memperketat pengamanan di wilayah perbatasan.

Yasonna meminta aparat keamanan dari unsur TNI-Polri dan intelijen kerja sama dalam menanggulangi potensi gerakan separatisme di daerah terluar Indonesia.

"Perbatasan kita harus dijaga dengan baik. Ke depan, saya kira TNI, Polri, dan aparat intelijen akan bekerja sama. Jangan lagi sampai terjadi seperti itu (penyanderaan) supaya tidak menimbulkan friksi-friksi," ucap Yasonna.

Mengutip pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yasonna juga mendorong kesejahteraan Papua ditingkatkan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat meminimalisir timbulnya masalah.

"Pembangunan itu fokus dan dilaksanakan dengan baik, anggarannya berjalan baik dan meningkat, maka persoalan itu tidak akan terjadi," tandas Yasonna.

Pilihan:

Operasi Militer Dimungkinkan untuk Bebaskan 2 WNI