Komisi III DPR Nilai KPK Lemah dari Sisi Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa seimbangkan fungsi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Upaya pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara harus diperkuat," kata Aboebakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Saat ini kata Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bidang pencegahan masih lemah dan belum optimal dilakukan KPK. Menurutnya, KPK kurang memperhatikan strategi pencegahan.

Kemudian lanjut dia, meski KPK sukses memenjarakan banyak koruptor. Namun bersamaan dengan itu korupsi tetap merajalela. Hal ini menunjukkan KPK sukses menindak tapi gagal mencegah korupsi.

"KPK perlu menggempur korupsi dari dua sisi, yakni pencegahan dan penindakan," imbuh Aboebakar.

Dia menilai, pentingnya memilih Pemimpin KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemimpin KPK nantinya kata dia, harus siap melaksanakan tugas dan wewenang secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Diakuinya calon Pemimpin KPK harus memahami keseluruhan tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. "Sehingga, KPK kedepannya tidak hanya terlalu fokus pada penindakan," tegas Aboebakar.

Sementara menyoroti soal pembagian bidang keahlian Calon pemimpin (Capim) yang disampaikan oleh Panitia seleksi (Pansel) KPK, menurut Aboebakar, hal itu tidak tepat. Dia menilai tidak perlu ada pembagian bidang dalam seleksi Capim KPK tersebut.

"Kewenangan pencegahan, penindakan, manajemen, supervisi dan monitoring sudah merupakan kesatuan fungsi dalam tubuh KPK," tandasnya.

Pilihan:

Geliat PDIP Ingin Kudeta Pemimpin DPR dari Tangan KMP