Polri Akui Kurang Dana untuk Pengamanan Pilkada

JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri membutuhkan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2015 sebesar Rp1,127 triliun.

Namun hingga saat ini dukungan anggaran pengamanan yang telah disetujui oleh pemerintah daerah (pemda) baru Rp563 miliar atau sebesar 49,95 persen yang telah terpenuhi.

"Sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp564 miliar atau sebesar 50,05 persen kekurangan," jelas Badrodin di Senayan, Jakarta, Senin 6 Juli 2015.

Selain itu lanjut Badrodin, Polri juga kekurangan beberapa peralatan dalam rangka pengamanan pilkada yakni, tongkat, sabuk sabhara, gas air mata, Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional, makanan tambahan Polri (MTP), dan perlengkapan satuan latihan seperti tenda dan veltbad serta, kendaraan perintis armoured water cannon (AWC), dan armoured personel carrier (APC).

"Untuk itu, Polri telah mengajukan rencana penambahan pada Tahun Anggaran 2015 dalam program APBN dan APBN-P yang akan selesai dilaksanakan pada November 2015," tandasnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sebanyak 268 daerah yang sudah menyalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening KPUD, anggaran yang sudah cair yakni Rp7,105 triliun.

Dan untuk anggaran Bawaslu dan Panwas tinggal 19 kabupaten lagi yang sedang dalam proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Untuk pengamanan sudah cair sebesar Rp645 miliar, sejumlah pemda dan sebagian sudah dalam proses NPHD," kata Tjahjo di kesempatan sama.

Menurutnya, Kemendagri sudah membuat surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kapolri bahwa perlu ada koordinasi ulang terkait anggaran pengamanan, mengenai penggunaan mekanisme penganggarannya.

Pilihan:

Ini Daftar Salah Teken Presiden Jokowi