Polemik Golkar, KPU Enggak Akan Bersikap Tak Objektif

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakini tidak berani memilih salah satu kubu Partai Golkar yang berhak ikut Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015.

Hal itu dikatakan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menanggapi poin keempat islah khusus Partai Golkar yang diinisiasi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

Adapun poin keempat itu menyebutkan, untuk mendapatkan calon kepala daerah yang diajukan pada Juli 2015, ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui KPU.

"KPU tidak peduli dengan kubu Ical atau Agung. KPU tak berani memilih," ujar Emrus saat dihubungi Sindonews, Selasa (2/6/2015).

KPU kata Emrus, akan berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015. "KPU pasti ikuti juris formal, mau tak mau kembali ke legal aspek, mereka akan menjadikan SK Menkumham sebagai dasar," kata Emrus.

Menurut dia, kesepakatan islah khusus yang diinisiasi JK meski disepakati kedua kubu. "Kalau ada niat baik, pasti ada jalan keluar, kalau tidak bisa jadi masalah baru," tuturnya.