Pansel Capim KPK

Sabtu, 23 Mei 2015 - 10:47 WIB
Pansel Capim KPK
Pansel Capim KPK
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (21/5) membuat kejutan baru dengan memilih sembilan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya perempuan.

Langkah ”unik” Jokowi ini diharapkan bukan bertujuan simbol semata, melainkan benar-benar ditujukan untuk membentuk formasi pimpinan KPK periode baru yang andal, berani, kompeten, dan berintegritas tinggi pada pemberantasan korupsi. Kebijakan Jokowi ini memang mengagetkan banyak kalangan, sehingga tak salah kalau akhirnya menjadi bahan polemik di masyarakat.

Sebelumnya pansel KPK biasanya selalu didominasi lakilaki dan para pakar hukum. Kebijakan pemerintah yang baru dalam memilih para pencari pimpinan KPK ini semoga saja bukan diperuntukkan untuk kepentingan pencitraan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kita berharap pemilihan pansel yang semuanya perempuan itu hanya kebetulan dan memang terpilih secara baikkarena mereka memiliki track record , kompetensi dan integritas yang tinggi.

Tidak ada yang salah dengan para anggota pansel capim KPK yang telah terpilih tersebut. Secara akademis, mereka mumpuni di bidangnya masing-masing. Yang menjadi masalah adalah tugas yang diembannya sungguh berat, sebab wajah KPK lima tahun ke depan tergantung di tangan mereka.

Salah memilih orang, nasib 250 juta penduduk negara ini akan menjadi taruhannya. Apakah mereka mampu melakukannya? Yang berpikiran optimistis mampu, mereka berpandangan anggota pansel memiliki rekam jejak tidak terkait partai politik. Hal ini bisa menjadi modal untuk memilih pimpinan KPK yang independen dan kredibel. Pertimbangan lain, wanita dinilai lebih teliti.

Namun, tak sedikit juga yang pesimistis terhadap kemampuan para pansel capim KPK pilihan Jokowi ini. Mereka meragukan apakah pansel yang semuanya wanita ini bisa tahan terhadap tekanan politik. Apalagi, selama ini rata-rata mereka hanya berkecimpung belakang layar akademis dan tidak terlibat politik praktis. Ingat, KPK merupakan lembaga yang sangat strategis.

Karena itu, banyak yang mengincar untuk menduduki kursi tersebut. Baik untuk sekadar mengamankan diri dan kelompoknya dari jeratan hukum, maupun untuk batu loncatan menuju karier berikutnya. Masyarakat khawatir jika orang-orang yang diseleksinya nanti bukan yang benar-benar kredibel dan berani mengembalikan roh dan kewibawaan KPK.

Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Selama ini kita mengenal wanita lebih mengedepankan perasaan daripada logika dalam memilih sesuatu. Tak salah jika dalam ajaran Islam, tidak diperbolehkan wanita memegang jabatan pimpinan. Pasalnya, wanita memang memiliki sejumlah kelemahan dibandingkan laki-laki dalam memimpin.

Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, panselsudah terpilih. Tak ada cara lain bagi mereka selain harus membuktikan diri bahwa mereka mampu memegang amanah yang maha berat tersebut. Jangan membuang waktu lagi, mereka harus mulai bekerja keras mencari calon pimpinan KPK yang benar-benar kompeten, berani dan berintegritas tinggi.

Sebagai langkah awal, untuk menghindari adanya conflict of interest , para anggota pansel capim KPK yang merasa merangkap jabatan di pemerintahan harus segera melepaskannya. Mereka harus memilih salah satu, apakah menerima tantangan menjadi pansel KPK atau tetap pada jabatan sebelumnya.

Langkah kedua, mereka harus berikrar bahwa apa yang mereka lakukan semata untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga mereka harus berani menolak setiap intervensi atau titipan nama yang berasal dari siapa pun. Sikap independensi ini penting untuk menghindari orang yang punya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu masuk memimpin KPK.

Kita sudah melihat bagaimana KPK akhirnya ”hancur” saat dipimpin orang yang ambisius, haus kekuasaan, dan punya kepentingan pribadi yang tinggi. Di sinilah integritas dan komitmen para pansel capim KPK itu diuji, apakah mereka mampu bertahan dari tekanan politik atau tidak.

Terakhir, pansel harus mampu bersinergi dalam arti positif dengan DPR karena Dewan nanti juga ikut menentukan. Dalam arti bahwa pansel dan DPR juga harus memiliki semangat yang sama dalam menemukan orang-orang yang siap mati dalam perang melawan korupsi di Republik ini. Marilah kita tunggu kinerjanya.
(ftr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6845 seconds (0.1#10.140)